banner 728x250

Kejati Maluku Sambut Baik Permohonan Pendampingan yang Diajukan Beberapa Stakeholder di Tahun 2024

banner 120x600

AMBON – Kejaksaan Tinggi Maluku telah melaksanakan kegiatan Exit Meeting Pendampingan Proyek Strategis (PPS)/Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun 2023 serta Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas Pendampingan Proyek Strategis (PPS)/Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun 2024 yang dipimpin Kajati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo SH MH didampingi oleh Asisten Intelijen Rajendra D Wiritanaya SH dan Kasi D Ruslan Masarabessy SH MH serta Tim PPS pada Bidang Intelijen di Swiss-Bell Hotel Jalan Benteng Kapaha Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Kamis (13/6).

Kegiatan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Sambutan Kajati Maluku yang intinya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jajaran bidang intelijen atas terselengaranya kegiatan Exit Meeting PPS dan PSD Tahun 2023 dan kegiatan Entry Meeting PPS dan PSD Tahun 2024, yang dipandang penting sebagai pelaksanaan tanggung jawab kerja dari Tim PPS Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap PPS dan PSD selama Tahun 2023.

Agoes Soenanto menambahkan, pengamanan pembangunan proyek strategis dan proyek strategis daerah bukan bertujuan untuk menghapus stakeholder dari pertanggung jawaban baik secara perdata, administrasi maupun pidana atas perbuatan melawan hukum. Namun tujuan PPS dan PSD adalah untuk meminimalisir adanya praktek penyimpangan dan mempercepat pembangunan proyek strategis dan proyek strategis daerah bisa berjalan secara lancar sesuai dengan target operasi yang sudah ditetapkan Tim PPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah mengamanatkan Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Peran aktif Kejaksaan sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang intelijen penegakan hukum diwujudkan dalam melaksanakan pengamanan pembangunan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memastikan pembangunan strategis tersebut dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan profesional, dalam rangka mendukung dan menyukseskan program pembangunan strategis dan penguatan iklim investasi.

Lebih lanjut Kajati Maluku juga mengapresiasi kinerja Bidang Intelijen yang telah berhasil melaksanakan pendampingan proyek di Tahun 2023 sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket pendampingan proyek strategis dan 54 (lima puluh empat) paket pendampingan proyek strategis daerah yang terdiri dari proyek-proyek PPS dan PSD pada sektor Infrastruktur Jalan, Sektor Kepelabuhanan, Kebandar Udaraan, Pendidikan, Pengairan, Pengolahan air, Bendungan dan sektor strategis lainnya.

Diakhir sambutannya, Agoes Soenanto sangat menyambut baik adanya permohonan pendampingan yang telah diajukan beberapa stakeholder di Tahun 2024, sekaligus memukul Tifa sebagai tanda pembukaan kegiatan dan dilanjutkan dengan paparan singkat Asisten Intelijen, Pemutaran Video PPS dan PSD Kejaksaan Tinggi Maluku serta sambutan singkat dari Perwakilan BPJN, BWS, BPPW, PUPR Provinsi Maluku. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dirjen Perhubungan Laut UPP Dobo dan Kepala UPBU Namrole.

Setelah kegiatan Exit Meeting PPS/PSD Tahun 2023 selesai, para stakeholder menandatangani pakta integritas untuk Pendampingan Proyek Strategis (PPS)/Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun 2024 yang disaksikan oleh Kajati Maluku didampingi Asintel. Selanjutnya dalam kegiatan entry meeting, pihak pemohon dari masing – masing Satker memaparkan kegiatan proyek strategis yang akan ditawarkan untuk pendampingan Tim PPS Kejati Maluku.

Turut hadir Asisten Tindak Pidana Khusus Triyono Rahyudi SH MH, Kepala BPPW (Cipta Karya), Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Rektor Universitas Pattimura Ambon, Perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Perwakilan Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku, Perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Maluku, PPK Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut UPP Dobo, Kepala UPBU Namrole, UPP Wonreli, UPBU Dobo, UPBU Karel Sadsitubun, UPP Namrole, Distrik Navigasi Tual dan Perwakilan OPD Kabupaten Kepulauan Aru (Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan).

(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *