JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin diskusi bersama 22 akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Diskusi yang berlangsung sekitar empat jam tersebut membahas penanganan lahan gambut yang berpotensi terbakar dari tahun ke tahun serta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa para akademisi hadir atas undangan Presiden untuk berdiskusi langsung sesuai bidang keahlian masing-masing. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menghimpun para ahli gambut.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menjelaskan, para profesor dan peneliti yang hadir sebelumnya telah mengikuti diskusi panel bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
Presiden Setujui Pembentukan BPGMN
Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah Presiden menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, BPGMN akan mengedepankan upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah bergambut. Berbeda dengan kelembagaan sebelumnya, badan ini akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi para ilmuwan serta profesional.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif,” ujar Raja Juli.
BPGMN nantinya akan dilengkapi anggaran memadai dengan fokus di enam provinsi bergambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kedepankan Pencegahan Berbasis Desa dan Teknologi
Selain pembentukan badan baru, pemerintah juga menyiapkan strategi pencegahan berbasis sains. BRIN akan mendukung penguatan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Presiden juga mendorong pencegahan presisi berbasis desa dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan gambut, termasuk perangkat desa dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Sarana pendukung seperti pompa air portabel dan pengeboran dangkal akan dioptimalkan untuk respons cepat di lapangan.
(red)
