PELALAWAN – Jalur logistik Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera di Kabupaten Pelalawan terancam lumpuh menyusul terganggunya pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Perwakilan pelaku usaha hilir migas di Pelalawan, Hamdan, mengatakan kondisi ini merupakan force majeure setelah satu SPBU berhenti beroperasi akibat kebakaran dan kuota BBM di SPBU penyangga habis.
“Ini force majeure. Kami ingin melayani maksimal, tapi terbentur kuota ketat BPH Migas. Kalau kami salurkan melebihi kuota tanpa diskresi resmi, kami harus bayar selisih harga keekonomian. Perlu intervensi pemerintah dan Pertamina segera,” ujar Hamdan, Kamis (19/11/2026).
Akibatnya, antrean kendaraan mengular hingga 3-5 jam dan stok kerap kosong sejak siang hari. Situasi kian kritis karena bertepatan dengan lonjakan angkutan barang menjelang libur akhir tahun.
Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di SPBU penyangga tercatat sudah terserap habis atau zero quota. Sistem pemesanan atau Delivery Order pun tertahan, karena SPBU tidak bisa menambah pasokan lantaran terancam sanksi over quota dari regulator.
“Pelalawan merupakan koridor utama distribusi komoditas dan sembako antarprovinsi di Sumatera. Terbakarnya satu SPBU memutus suplai ribuan liter BBM per hari,” kata Hamdan.
Untuk mencegah kelumpuhan distribusi, sopir truk, warga sekitar serta pengelola mendesak tiga langkah konkret.
Pertama, Dinas ESDM Provinsi Riau segera terbitkan Surat Rekomendasi Alokasi Darurat dengan menetapkan kebakaran SPBU sebagai kondisi kahar pelayanan publik.
Kedua, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Fuel Terminal Sei Siak diminta mengalihkan sementara alokasi kuota SPBU yang terbakar ke SPBU penyangga terdekat, serta menambah pengiriman mobil tangki pada malam hari.
“Pengelola SPBU penyangga memastikan tangki pendam siap menampung pasokan tambahan dari Fuel Terminal Sei Siak. Verifikasi QR Code Subsidi Tepat juga akan diperketat agar pasokan darurat tepat sasaran,” ucap Hamdan.
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan BPH Migas diminta mengawal legalitas penyesuaian kuota darurat ini ke tingkat pusat, agar pasokan tambahan tercatat sah dalam sistem kuota nasional.
(red)












