MEDAN – Kalau selama ini pencurian di perusahaan perkebunan selalu dikaitkan dengan kebutuhan hidup yang belum tercukupi, hasil kajian terbaru justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Maraknya peredaran narkoba di tengah masyarakat kini diduga menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka pencurian tersebut, baik di perkebunan milik negara maupun swasta.
Hal itu disampaikan Dr. Christian Orchard Perangin-angin, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia, dalam keterangan persnya di Jakarta kepada media, Jumat (13/11/2026).
Menurut Christian, stigma lama itu perlu diluruskan karena dari hasil penelitian, hampir sebagian besar kasus pencurian yang terjadi bukan sekadar soal kebutuhan primer, melainkan soal biaya besar yang harus dipenuhi untuk narkoba, sehingga mencuri hasil produksi pun akhirnya dijadikan jalan pintas sebagai sumber pembiayaan.
Sayangnya dalam beberapa penangkapan yang pernah dilakukan, kaitan antara pencurian dengan peredaran narkoba ini sering kali luput untuk dijadikan sebagai penyebab utama, padahal besar dugaan pencurian tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari penyalahgunaan narkoba di sekitar wilayah perkebunan yang menimbulkan ketergantungan dan pada akhirnya mendorong penggunanya untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi konsumsinya.
Jaringan Penadah dan Tantangan Pengawasan Kebun
Kondisi itu menjadi semakin rumit karena dalam kondisi tertentu pencurian menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk memperoleh uang secara cepat, apalagi komoditas seperti tandan buah segar dan brondolan memang punya nilai ekonomis dan mudah dipindahtangankan lewat jaringan penadah ketika pengawasan perusahaan terhadap rantai distribusinya lemah, sehingga pencurian pun tidak lagi berjalan sendiri melainkan berkembang menjadi mata rantai yang melibatkan pencuri, penadah, dan kemungkinan jaringan kriminal lainnya.
Apalagi karakteristik wilayah perkebunan yang arealnya luas, akses jalannya beragam, dan lokasinya relatif jauh dari permukiman, tentu menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengawasan keamanan, karena kondisi seperti itu sangat berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan pencurian, menyembunyikan hasil kejahatan, hingga menjalankan aktivitas ilegal lainnya.
Karena itu Christian menilai perlu dibangun kerja sama aktif antara perusahaan perkebunan dengan Polri dan BNN untuk memetakan potensi peredaran narkoba di sekitar wilayah perkebunan, di mana penindakan harus diarahkan pada jaringan pengedar dan bandar, bukan semata-mata kepada pengguna yang justru membutuhkan rehabilitasi, sekaligus perusahaan juga harus menerapkan program deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui pemeriksaan yang objektif dan proporsional, dimulai dari petugas pengamanan internal, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan objektivitas pemeriksaannya.
Bagi Christian, persoalan pencurian di perkebunan ini memang harus diubah paradigma penanganannya dengan cara berani melihat akar persoalannya secara lebih komprehensif, karena jika sudah ada keterikatan antara pencurian, penyalahgunaan narkoba, serta jaringan penadah, maka ketiganya harus ditangani sebagai satu rangkaian persoalan keamanan yang saling berhubungan, di mana perusahaan perkebunan baik milik negara maupun swasta harus berani berkolaborasi lintas institusi, memperkuat penegakan hukum, serta menciptakan lingkungan sosial yang menolak peredaran narkoba, sebab perkebunan bukan semata-mata menempatkan tujuan operasionalnya pada keuntungan ekonomi, namun juga harus menempatkan proses pengamanan sebagai metode untuk menjaga kelangsungan serta keberlanjutan perusahaan.
“Jangan hanya mengejar pencuri di kebun, tetapi bongkar juga jaringan yang memungkinkan pencurian tetap terjadi. Jika narkoba menjadi faktor utama pemicu kriminalitas pencurian di perusahaan perkebunan maka pemberantasan serta penindakan dengan melibatkan Polri serta BNN harus berjalan beriringan,” tutup Christian mengakhiri wawancara.
(red)
