PEKANBARU – Masyarakat mempertanyakan status, peran, fungsi dan kebermanfaatan posisi Direktur PT Riau Petroleum Kampar.
Pasalnya, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau itu semenjak pergantian direksi dan komisaris terkesan jalan ditempat bahkan dianggap hanya sekedar menghabiskan anggaran saja.
Faktor pengetahuan dan pengalaman menjadi hambatan bagi anak perusahaan BUMD Riau itu untuk keluar dari segala keterpurukan, ditambah lagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditunjuk mengisi posisi direksi maupun komisaris di perusahaan tersebut yang minim dari segala hal.
Menurut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau bahwa nomenklatur PT Riau Petroleum Kampar sangatlah tidak berguna, posisi anak perusahaan itu cukup menjadi bahagian dari Wilayah Kerja (WK) dan atau Wilayah Operasional PT Riau Petroleum (Holding). Jangan lagi ditambah-tambah dengan Dimensi yang tidak penting, selain pemborosan anggaran, nomenklatur seperti itu justru mempersulit terjadinya perubahan dan perbaikan ditubuh BUMD Provinsi Riau.
Melalui unsur Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Riau dijelaskan bahwa selama ini PT Riau Petroleum Kampar telah mencatatkan produksi minyak yang kurang produktif bahkan acap kali diluar dari target yang telah ditentukan oleh pihak SKK Migas sebagai BUMD yang kerap menyusui APBD di Provinsi Riau. PT Riau Petroleum Kampar fokus saja pada sektor energi, minyak dan gas bumi, jangan lagi sibuk dengan istilah bagi-bagi jatah lewat nomenklatur seperti PT Riau Petroleum Kampar.
“Iya pak, kemarin itu saya juga dalam kapasitas sebagai wartawan bertemu dengan saudara Hengky Primana, dan saya pertanyakan soal kinerjanya di PT Riau Petroleum Kampar. Begitu saya bertanya, lantas langsung menjawab bahwa pertanyaan itu tidak ada hubungannya, yah saya ketawa saja” ujar Ade Hariasanti seraya keluar dari tempat acara tersebut.
Pengurus DPD KNPI Provinsi Riau itu, bersama-sama dengan rekan sejawat lainnya berkali-kali mempertanyakan soal nasib PT Riau Petroleum Kampar. Namun Hengky Primana justru terkesan panik dan cemas, hingga akhir acara buka puasa bersama.
Hingga berita ini diterbitkan, Sabtu (14/3/2026) Hengky Primana yang juga pernah viral soal skandal kasus IPK dari kampusnya hanya 1,99 itu segera disurati kebeberapa instansi terkait.
Masyarakat juga kembali menyentil Hengky Primana, terutama bagi Relawan Abdul Wahid. Hengky Primana dinilai seperti pepatah, kacang lupa dengan kulitnya itu. Ketika Abdul Wahid masih aktif sebagai Gubernur Riau sibuknya bukan main. Namun giliran Abdul Wahid masuk penjara, tak terlihat lagi Hengky Primana pasca diberikan jabatan di PT Riau Petroleum Kampar.
Begitu juga dengan pemimpin Riau saat ini, Hengky Primana justru terkesan tidak menghargai posisi Ir H SF Hariyanto MT selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau.
Kini, Hengky Primana terlihat sedang menempel dengan Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan pola-pola yang lama tetap diterapkan. Stigma kebal hukum sedang dibangun oleh Direktur PT Riau Petroleum Kampar tersebut.
“Bagaimana ya pak? Gaya Hengky Primana macam betul aja. Nilai kuliahnya nol besar, tapi berlagak pula. Kami bukan sekedar Pengurus KNPI Provinsi Riau, namun juga dalam kapasitas sebagai wartawan mempertanyakan kinerja beliau di PT Riau Petroleum Kampar, tapi justru dijawab dengan nada ketus dan penuh arogan. Kami minta segera dilakukan audit investigasi terhadap penggunaan anggaran di PT Riau Petroleum Kampar tersebut, jangan sampai BUMD ataupun anak perusahaannya hancur akibat diisi oleh SDM rendah, Alfatehah,” tutup Wakil Sekretaris KNPI Provinsi Riau, Ade Hariasanti mengakhiri pernyataan persnya.
Terpisah, media ini mencoba melakukan upaya konfirmasi kepada Hengky Primana, sebagai wujudnyata dalam melaksanakan penyeimbangan terhadap publikasi pemberitaan, sesuai dengan kode Etik Jurnalistik maupun Undang-Undang Pers yang berlaku, tentunya agar terhindar dari segala bentuk informasi bohong ataupun terhindar dari Berita Hoax.
(*)
